HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA (Berdasarkan UU 6/2014) dampak COVID 19

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA

(Berdasarkan UU 6/2014) dampak COVID 19

Pemaparan : TATANG NURDIAN

Tenaga Pendamping Profesional Indonesia ( TPPI )

A. Masyarakat Desa berhak:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung

jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa;

4. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau

d. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa

5. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan

ketertiban di Desa.

B. Masyarakat Desa berkewajiban:

1. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;

2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;

3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;

4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan,

kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan

5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Semoga itu semua terwujud.

Masyarkat desa yang kuat Mampu mewujudkan Desa yang kuat